Banyak orang membayangkan politik sebagai ruang rapat, voting, atau keputusan bersama. Padahal inti terdalam politik bukan sekadar keputusan kolektif, melainkan soal kekuasaan. Siapa memegang kuasa, bagaimana kuasa itu digunakan, dan nilai apa yang mengarahkannya.
Keputusan bersama hanyalah salah satu mekanisme lahir dari kekuasaan. Namun kekuasaan sendiri bisa muncul dari banyak sumber: jabatan, uang, pengaruh sosial, pengetahuan, bahkan narasi yang dipercaya publik. Politik tidak selalu menunggu persetujuan semua orang. Ia sering berjalan karena ada pihak yang cukup kuat untuk mengarahkan arah permainan.
Di titik ini, politik menjadi medan etika. Bukan sekadar siapa yang menang, tapi nilai apa yang memimpin kemenangan itu.
—
## Kekuasaan: Realitas yang Tak Bisa Dihindari
Setiap masyarakat selalu punya struktur kuasa, entah terlihat atau tersembunyi. Ada yang memegang otoritas formal seperti pemerintah, ada yang memegang kuasa informal seperti tokoh agama, influencer, atau pemilik modal. Bahkan algoritma media sosial pun bisa menjadi aktor politik baru karena ia menentukan apa yang kita lihat dan yakini.
Jadi politik bukan hanya soal negara. Ia hadir dalam kampus, komunitas, organisasi, bahkan dalam percakapan publik sehari-hari. Setiap kali ada pihak yang mampu mempengaruhi arah keputusan atau perilaku orang lain, di situ ada praktik kekuasaan.
Masalahnya bukan pada adanya kekuasaan. Masalah muncul saat kekuasaan kehilangan arah moral. Tanpa arah, kekuasaan berubah seperti kapal besar tanpa kompas. Ia tetap bergerak, tapi tidak jelas menuju keadilan atau justru menuju kerusakan.
—
## Kebenaran sebagai Kompas Kekuasaan
Dalam setiap zaman, persoalan utama politik bukan hanya siapa yang berkuasa, tetapi nilai apa yang mengarahkan kekuasaan itu. Tanpa kompas kebenaran, kekuasaan mudah berubah menjadi alat dominasi. Ia mengikuti kepentingan yang paling kuat, bukan yang paling adil.
Dalam perspektif wahyu, kebenaran tidak ditentukan oleh tren, tekanan mayoritas, atau kepentingan elite. Kebenaran bersumber dari nilai yang lebih tinggi dari sekadar kepentingan sesaat. Nilai itulah yang menjaga agar kekuasaan tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan.
Karena itu, pembahasan tentang kekuasaan bukan ajakan membangun sistem politik tertentu. Ini adalah pengingat bahwa setiap bentuk kekuasaan, apa pun bentuknya dan di zaman apa pun ia hadir, harus diuji dengan standar kebenaran yang melampaui ego manusia.
Kekuasaan adalah amanah. Ia bisa menyejahterakan jika diarahkan oleh kebenaran. Ia juga bisa merusak jika dilepaskan dari nilai tersebut. Di sinilah politik berubah makna. Ia bukan lagi sekadar perebutan pengaruh, tetapi usaha memastikan bahwa kekuasaan selalu berjalan seiring dengan keadilan, tanggung jawab, dan kemanusiaan.
—
## Perspektif Kitab Suci: Kekuasaan Bukan Milik Mutlak Manusia
Pandangan wahyu melihat kekuasaan bukan sebagai hak absolut manusia, melainkan titipan yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam Al-Qur’an disebutkan bahwa amanah harus disampaikan kepada yang berhak dan hukum harus ditegakkan dengan adil. Ini menegaskan bahwa inti politik bukan dominasi, melainkan tanggung jawab moral atas kekuasaan.
Keadilan bahkan harus ditegakkan saat berhadapan dengan pihak yang tidak disukai. Artinya, standar politik bukan selera kelompok, tetapi prinsip yang konsisten. Kekuasaan diuji justru ketika emosi, kepentingan, dan tekanan publik sedang tinggi.
Hadis Nabi juga menegaskan dimensi pertanggungjawaban kekuasaan. Dalam riwayat Sahih Muslim disebutkan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Kepemimpinan bukan sekadar posisi prestise, tetapi beban etis yang kelak dipertanyakan.
Riwayat lain dalam Sahih al-Bukhari menyebut bahwa pemimpin adalah pelayan bagi kaumnya. Ini membalik logika umum yang sering melihat kekuasaan sebagai alat untuk dilayani. Dalam perspektif ini, semakin besar kuasa seseorang, semakin besar pula kewajiban melayani dan menjaga keadilan.
—
## Politik untuk Generasi Muda: Bukan Sekadar Kontestasi
Bagi generasi muda, politik sering terlihat seperti arena gaduh penuh drama. Padahal di balik itu ada pertanyaan yang jauh lebih mendasar: nilai apa yang kita izinkan memimpin kekuasaan?
Jika kekuasaan diarahkan oleh ambisi semata, politik akan melahirkan ketimpangan. Jika diarahkan oleh kebencian, ia melahirkan polarisasi. Tetapi jika diarahkan oleh kebenaran dan keadilan, politik bisa menjadi sarana memperbaiki kehidupan bersama.
Artinya, apatis terhadap politik bukan membuat kita netral. Justru ruang kosong itu sering diisi oleh kekuasaan yang tidak terkontrol. Diam tidak menghentikan politik. Ia hanya membuat arah kekuasaan ditentukan oleh orang lain.
—
## Penutup: Politik sebagai Ujian Nilai
Pada akhirnya, politik bukan hanya soal siapa yang memegang kuasa, tetapi nilai apa yang menuntun kuasa itu. Kekuasaan tanpa kebenaran akan condong pada kepentingan yang paling kuat. Sebaliknya, kekuasaan yang diarahkan oleh kebenaran berpotensi menjadi jalan bagi keadilan dan kemaslahatan manusia.
Maka pertanyaan politik paling mendasar bukan “siapa yang berkuasa”, melainkan “untuk apa kekuasaan itu digunakan”. Di situlah politik berubah dari sekadar perebutan pengaruh menjadi amanah moral yang menentukan arah masa depan masyarakat.
Penilis: axelle
Editor: abqurah
